Berita Fakultas

Kegiatan ini mupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Maluku Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di aula hotel amaris tanggal 08-10 maret 2024. Dalam sambutan kepala kantor bahasa Prrovinsi Maluku Ibu Kety Karenisa, S.S., M.A Jumat 08/03/2024 pada kegiatan pembukaan mengatakan bahawa Provinsi Maluku memiliki banyak bahasa daerah dan kantor bahasa telah melakukan revitalisasi terhadap

Mahasiswa KKN, KKNT, PPL II Univeristas Lelemuku Saumlaki Mengadakan Bimbingan Belajar  bagi peserta didik di Desa Fursui, Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Rabu & Jumat Pukul 15.00-16.00 WIB dengan durasi waktu 1 jam. Banyak anak yang sangat antusias untuk mengikuti kegiatan bimbingan belajar tersebut. Teknis pelaksanaan bimbingan belajar dilakukan dengan

Pendidikan merupakan hal yang penting untuk semua orang, dengan pendidikan kita dapat melahirkan generasi yang cerdas dan dapat dibanggakan. Untuk meciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak baik, Mahasiswa  KKN, KKNT, Dan PPL II Universitas Lelemuku Saumlaki mengadakan bimbel (Bimbingan Belajar) bagi peserta didik didesa Marantutul Kecamatan Wermaktian Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari

Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, dan keterampilan maka seseorang dapat memiliki kecerdasan dan akhlak mulia yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarkat, dalam pendidikan terdapat 3 jenis pendidikan yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Bimbingan belajar merupakan pendidikan nonformal yang mana menyediakan kesempatan belajar kepada siswa/i untuk memperdalam pembelajaran tertentu. Bimbingan belajar

Mahasiswa KKN, KKNT, PPLII  Universitas Lelemuku Saumlaki yang melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Fursui Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyelenggarakan Workshop  “Assessment Digital Guru” pada Senin, 19 Ferbruari 2024 di Balai Desa Lingat . kegiatan ini di hadiri oleh seluruh para Guru di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan

Desa memiliki hak otonomi, namun dalam melaksanakan kewenangannya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan terhadap hak dalam mengambil kebijakan/tindakan maupun keputusan tidak boleh bertentangan dengan regulasi. Otonomi diberikan karena negara kita memberi ruang untuk eksistensi budaya tradisional dan adat yang berlaku di desa. Maka desa dengan hak otonomi khusus bisa mengatur sendiri urusan

Maklumat pelayanan adalah salasatu poin penilaian kepatuhan standar pelayanan public sebagaimana UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan public yang di lakukan ombudsman RI, jika merujuk pada pasal 1 ayat 6 UU pelayanan public, maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian,  kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Tujuan dari maklumat pelayanan