![]()
Berita UNLESA – Saumlaki, 17 September 2026, Universitas Lelemuku Saumlaki (UNLESA) mendorong pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tidak hanya sebagai kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, tetapi sebagai ruang kolaborasi multidisipliner untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi desa. Gagasan tersebut disampaikan Dr. Edoardus Koisin, S.Sos., M.AP. dalam pembekalan KKN UNLESA mengenai SDGs Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Ia menekankan bahwa SDGs Desa harus menjadi kerangka yang menghubungkan regulasi, perencanaan pembangunan, potensi desa, permasalahan masyarakat, pemberdayaan, serta keberlanjutan pembangunan desa.
Menurut Dr. Edo Koisin, kompleksitas persoalan desa tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu pendekatan keilmuan. Karena itu, UNLESA memiliki kekuatan akademik yang perlu dikonsolidasikan melalui KKN Tematik Multidisipliner, khususnya dalam mendampingi masyarakat di Desa Lermatan, Bomaki, dan Latdalam yang berada dalam konteks perkembangan kawasan Blok Migas Masela. “Masalah desa tidak dapat dijawab oleh satu disiplin ilmu. UNLESA memiliki lima rumpun keilmuan yang dapat dipertemukan untuk menghasilkan solusi yang lebih utuh, sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat desa,” ujar Dr. Edoardus Koisin.
Dalam pendekatan KKN Tematik Multidisipliner, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, serta Fakultas Perikanan diarahkan untuk mengambil peran sesuai kompetensi masing-masing, tetapi tetap berada dalam satu agenda pembangunan desa. Fakultas Ekonomi dapat mengambil peran dalam penguatan ekonomi masyarakat melalui pemetaan potensi usaha, pengembangan UMKM, kewirausahaan pemuda dan perempuan, penguatan BUM Desa atau kelembagaan ekonomi desa lainnya, pembukuan usaha, pengembangan produk unggulan berbasis potensi desa seperti hasil perikanan, pertanian, dan ekonomi kreatif, hingga strategi pemasaran dan digitalisasi melalui website desa. Pendekatan ini diarahkan agar potensi lokal tidak berhenti sebagai sumber daya, tetapi dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat desa.
Fakultas Ilmu Administrasi berperan dalam memperkuat tata kelola pemerintah desa melalui Pemerintah desa (Pemdes) dan Badan permusyawaratan desa (BPD), pembangunan desa melalui pemetaan masalah dan potensi dari berbagai sektor, penyusunan data profil desa, pemetaan indikator SDGs Desa, perencanaan pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat, pelayanan publik, serta pengembangan kemitraan melalui konsep kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, pembangunan desa dapat dilakukan secara berbasis data, terencana, partisipatif, dan sesuai dengan kewenangan desa. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan literasi dan numerasi di lembaga pendidikan formal (SD,SMP,SMA) dan informal yang ada di 3 desa, literasi digital melalui media pembalajaran, Peningkatan kualitas manusia menjadi fondasi penting agar masyarakat mampu mengambil manfaat dari berbagai peluang pembangunan untuk menyambut kehadiran Blok Masela.
![]()
Sementara itu, Fakultas Hukum dapat memberikan kontribusi melalui literasi hukum masyarakat, penyusunan regulasi desa melalui peraturan desa (PERDES), pendampingan aspek legalitas untuk usaha masyarakat melalui hak produksi pangan, Hak cipta, penguatan kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat adat, serta pendekatan penyelesaian persoalan sosial melalui mekanisme hukum adat. Aspek ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses pembangunan blok masela berlangsung dengan kepastian hukum, perlindungan terhadap masyarakat adat, keadilan bagi semua masyarakat, dan penghormatan terhadap kepentingan desa. Adapun Fakultas Perikanan memiliki peran strategis dalam mengembangkan potensi sumber daya pesisir dan laut melalui pemetaan potensi perikanan, peningkatan kualitas dan nilai tambah hasil perikanan, pengolahan produk melalui diversifikasi hasil perikanan (Pembuatan Abon, Bakso, Naget), penguatan kelompok nelayan, pengembangan usaha berbasis kelautan, serta edukasi mengenai pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Menurut Dr. Edo Koisin, pendekatan multidisipliner tersebut tidak berarti bahwa setiap fakultas menjalankan program secara terpisah. Sebaliknya, seluruh keilmuan harus dipadukan berdasarkan masalah dan potensi spesifik masing-masing desa.
Desa Lermatan dapat diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat, ekonomi lokal, potensi pesisir, UMKM, serta kelembagaan masyarakat. Desa Bomaki dapat dikembangkan sebagai ruang penguatan kesiapan sumber daya manusia, ekonomi lokal, usaha masyarakat, dan peluang keterlibatan dalam rantai ekonomi yang berkembang seiring dengan pembangunan kawasan Blok Migas Masela. Sementara Desa Latdalam dapat diarahkan pada penguatan mata pencaharian, potensi lokal, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, serta ketahanan sosial dan lingkungan. Namun, ketiga desa tetap memerlukan pemetaan awal berbasis data agar program KKN tidak didasarkan pada asumsi mahasiswa, melainkan pada kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi secara objektif. Pendekatan multidisipliner tersebut juga diharapkan mampu menciptakan multiplier effect dari pembangunan kawasan Blok Migas Masela.
Potensi perikanan, misalnya, tidak cukup hanya dikembangkan dari aspek produksi. Fakultas Perikanan dapat membantu aspek teknis seperti disitribusi dan penhelolaan hasil perikanan, Fakultas Ekonomi mengembangkan model usaha dan pemasaran berbasis digital melalui BUMDes dan KOPDES, FKIP meningkatkan kapasitas masyarakat desa, Fakultas Ilmu Administrasi memperkuat kelembagaan dan tata kelola pemerintah desa, sedangkan Fakultas Hukum memastikan aspek legalitas dan perlindungan masyarakat adat.
Dengan pendekatan tersebut, satu potensi desa dapat dikembangkan menjadi sebuah rantai nilai: Potensi Lokal, Peningkatan Kapasitas, Pengolahan/Nilai Tambah, Usaha Masyarakat, Pasar, Pendapatan dan Kemandirian Desa. Inilah yang menurut Dr. Edoardus perlu menjadi orientasi KKN UNLESA di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di industri Blok Migas Masela. Pemberdayaan masyarakat menjadi prinsip utama dalam pendekatan tersebut. Masyarakat tidak ditempatkan sebagai objek penerima program, tetapi sebagai subjek dan pelaku utama pembangunan desa. Kelompok perempuan, pemuda, masyarakat adat, kelompok rentan, masyarakat miskin, pelaku UMKM, nelayan, serta kelembagaan desa perlu diberikan ruang untuk terlibat dalam identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. Hal ini sejalan dengan materi pembekalan KKN yang menekankan bahwa program harus menghubungkan potensi desa, masalah desa, SDGs Desa, dan kewenangan desa agar menghasilkan program yang relevan, partisipatif, berbasis data, dan sifatnya berkelanjutan.
Lebih jauh, KKN Tematik di Lermatan, Bomaki, dan Latdalam dapat dikembangkan sebagai laboratorium sosial pembangunan desa bagi UNLESA. Mahasiswa dari lima fakultas dapat bekerja dalam satu tim untuk menghasilkan baseline desa, peta potensi, peta masalah, rekomendasi program, pendampingan masyarakat, inovasi teknologi tepat guna, penguatan kelembagaan, dan model usaha yang dapat dilanjutkan setelah masa KKN berakhir.
![]()
Dengan demikian, keberhasilan KKN tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari seberapa jauh terjadi peningkatan pengetahuan, keterampilan, kapasitas kelembagaan, akses ekonomi, dan kemandirian masyarakat. “Mahasiswa KKN bukan sekadar hadir di desa untuk melakukan kegiatan serimonial semata, tetapi kehadiran mahasiswa untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam rangka mengatasi masalah desa serta mengoptimalisasikan potensi masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemadirian desa” tegas Dr. Edo Koisin. Melalui pendekatan SDGs Desa, pemberdayaan masyarakat, multidisipliner, dan kolaborasi, UNLESA berkomitmen menjadikan KKN sebagai bagian dari kontribusi nyata perguruan tinggi dalam pembangunan Tanimbar lebih khususnya 3 desa terdampak Industri Blok Masela. “HMPPK”








