UNLESA Dipercaya KKP RI dalam Survei dan Penilaian Kesiapan 20 Calon Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Universitas Lelemuku Saumlaki (UNLESA) kembali menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan daerah kepulauan. Kali ini, UNLESA dipercaya untuk terlibat dalam kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI), yakni Survei, Verifikasi, Penilaian, dan Fasilitasi Kesiapan 20 Calon Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.

Kegiatan yang mencakup 20 desa ini merupakan bagian dari proses identifikasi dan penilaian kesiapan calon lokasi program KNMP. Keterlibatan UNLESA menjadi wujud kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung agenda pembangunan sektor kelautan dan perikanan, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki potensi sumber daya laut dan perikanan yang besar. Kepercayaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) kepada Universitas Lelemuku Saumlaki (UNLESA) menegaskan relevansi peran perguruan tinggi dalam mendukung implementasi kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis bukti (evidence-based policy). Melalui pendekatan ilmiah, pengumpulan data lapangan, dan analisis potensi wilayah, perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta menilai kesiapan calon lokasi sebagai dasar perencanaan program yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dekan Fakultas Perikanan UNLESA, Tesalonika Kezia Risakotta, S.Pi.,M.Si., selaku Koordinator Tim, menekankan bahwa survei, verifikasi, dan penilaian kesiapan 20 calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) perlu mempertimbangkan kondisi faktual desa, potensi sumber daya perikanan, ketersediaan infrastruktur, karakteristik aktivitas ekonomi nelayan, serta kapasitas kelembagaan masyarakat. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa perencanaan program didasarkan pada kebutuhan riil dan karakteristik sosial-ekonomi setiap wilayah.

Menurut perspektif pembangunan perikanan, keberhasilan pengembangan kawasan nelayan tidak dapat diukur semata-mata dari pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga dari kemampuan program dalam memperkuat produktivitas, keberlanjutan mata pencaharian, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, aspek pengelolaan sumber daya ikan, akses terhadap sarana produksi, penguatan rantai pasok, pemasaran hasil tangkapan, serta peningkatan nilai tambah produk perikanan perlu menjadi bagian integral dari perencanaan pengembangan KNMP.

Melalui pendekatan tersebut, keterlibatan UNLESA diharapkan dapat mendukung proses identifikasi dan penilaian calon lokasi secara lebih komprehensif, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat nelayan. Dengan demikian, KNMP berpeluang dikembangkan bukan hanya sebagai kawasan berbasis infrastruktur, melainkan sebagai ekosistem ekonomi pesisir yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan, sesuai dengan hasil penilaian dan kebijakan pemerintah yang berlaku.

Pelaksanaan survei dan verifikasi terhadap 20 calon lokasi yang melibatkan 20 surveyor dari UNLESA menjadi tahapan penting untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan kesiapan masing-masing desa. Proses ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi potensi, kebutuhan, peluang pengembangan, serta tantangan yang dihadapi masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Dari perspektif pembangunan perikanan, sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan meliputi kondisi permukiman dan infrastruktur, akses nelayan terhadap sarana produksi, ketersediaan fasilitas pendukung kegiatan perikanan, kelembagaan kelompok nelayan, akses pasar, serta potensi pengembangan usaha berbasis hasil laut. Penilaian terhadap berbagai aspek tersebut diperlukan agar perencanaan program dapat disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik setiap desa. Pendekatan berbasis potensi lokal juga dapat membuka peluang pengembangan ekonomi produktif, penguatan usaha masyarakat, serta peningkatan nilai tambah komoditas perikanan.

Dengan demikian, Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi perikanan yang produktif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pencapaian tujuan tersebut tetap bergantung pada hasil penilaian, keputusan penetapan lokasi, dan tindak lanjut program oleh pihak berwenang. Keterlibatan UNLESA dalam kegiatan KKP RI membuka ruang untuk memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok nelayan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi tersebut penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan selaras dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi melalui penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, pendampingan kelembagaan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis temuan lapangan. Bagi Fakultas Perikanan UNLESA, keterlibatan dalam kegiatan ini juga relevan dengan penguatan peran akademik dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan daerah. Pengetahuan ilmiah dan pengalaman lapangan dapat menjadi modal untuk mendukung perencanaan pembangunan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya perikanan.

Sinergi antarpemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan Kepulauan Tanimbar, memperluas peluang usaha masyarakat pesisir, serta mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan.

Wakil Rektor IV UNLESA, Dr. Edoardus Koisin, S.Sos.,M.Si., selaku pengarah kegiatan , menegaskan bahwa keterlibatan UNLESA dalam program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) merupakan manifestasi peran strategis perguruan tinggi dalam mendukung implementasi kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis potensi lokal. Menurutnya, survei, verifikasi, penilaian, dan fasilitasi kesiapan 20 calon lokasi KNMP di Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan tahapan penting untuk menghasilkan informasi empiris mengenai kondisi wilayah, kapasitas kelembagaan, potensi ekonomi perikanan, serta kebutuhan masyarakat nelayan sebagai dasar perencanaan program yang tepat sasaran.

Ia menekankan bahwa efektivitas KNMP tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, partisipasi masyarakat, penguatan rantai nilai perikanan, dan sinergi antarpemangku kepentingan. Oleh karena itu, kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi diperlukan untuk mendorong pembangunan kawasan nelayan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui keterlibatan ini, UNLESA memperkuat kontribusi akademiknya dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) serta pembangunan ekonomi pesisir yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

Universitas Lelemuku Saumlaki berkomitmen untuk terus memperkuat peran akademik dan kemitraan strategis dalam mendukung pengembangan potensi kelautan dan perikanan serta pembangunan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. ”LHMPPK”